Winda Aprianingsih Aguli (1), Lisnawaty W. Badu (2), Irlan Puluhulawa (3)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bone Bolango dalam mengatur penggunaan knalpot racing, serta implikasi hukumnya terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Permasalahan penelitian adalah implikasi hukum knalpot racing dalam meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana norma hukum (das Sollen) berfungsi dalam realitas sosial (das Sein) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terkait penggunaan knalpot racing di Bone Bolango menghadapi hambatan yang berasal dari lima faktor dalam sistem hukum, yaitu: ketentuan hukum yang mengandung norma yang ambigu; keterbatasan diskresi penegak hukum karena pertimbangan kemanusiaan dalam menghindari korban jiwa; tidak adanya peralatan pendukung seperti alat pengukur tingkat kebisingan untuk bukti material; rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat; dan normalisasi budaya kebisingan di dalam masyarakat.
Ali, Z. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM. Sinar Grafika.
Arya Yudistira, B. (2024). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT RACING KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA SEMARANG (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung).
Bakari, I. Y., et al. (2025). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES KABUPATEN BONE BOLANGO. JP: Jurnal Polahi, 3(2), 94–95.
Badu, L. W., & Imran, S. Y. (2021). HUKUM DAN HAM. UII Press.
Dimyati, K., & Wardiono, K. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM BARU: PARADIGMA DAN KRITIKNYA. Muhammadiyah University Press.
Effendi, R., et al. (2023). DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(2).
Polimengo, Z. (2025, June 16). SATLANTAS BONE BOLANGO TERAPKAN PATROLI JALAN MALAM DI GORONTALO. Antara Gorontalo. https://gorontalo.antaranews.com/berita/328853/satlantas-bone-bolango-terapkan-patroli-jalan-malam-di-gorontalo
Qomariyah, S., et al. (2025). ANALISIS POLUSI SUARA DAN UDARA SEBAGAI BAHAYA LINGKUNGAN: STUDI KASUS KNALPOT MOTOR YANG DIMODIFIKASI (KNALPOT BRONG) DI BANYUWANGI. Bestuursrecht: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 5 (2). https://doi.org/10.62734/be.v5i2.733
Safrudin, A. G., & Safrudin. (2024). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN. MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, 1(2).
Setiawan Jodi, et al. (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGGUNAKAN KNALPOT RACING DI KOTA BANDA ACEH.
Situmorang, F. J. P. (2023). PENERAPAN PASAL 285 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNA KNALPOT RACING (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang).
Wantu, S. M., et al. (2024). EKSISTENSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS. Jurnal Legality, 32(1).
Republik Indonesia. (1945). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
Republik Indonesia. (1999). UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.
Republik Indonesia. (2009). UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
Republik Indonesia. (2009). UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M, N, DAN L.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. (2025). PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN