Abstract:

Masalah yang diteliti yakni Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil hutan dalam status hukum kemasyarakatan? Dan bagaiamana peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian penulis adalah masalah kehutanan, pemerintah daerah bukan hanya termasuk dalam pelayanan dasar, akan tetapi termasuk dalam fungsi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan  bahwa : urusan pemerintah yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi : Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energy dan sumber daya mineral; Perdagangan; Industry; dan Transmigrasi. Masalah utama dalam pengelolaan hutan berasal dari masalah tata pemerintahan yang lemah dan terjadi dalam semua aspek. Termasuk hukum dan peraturan, sehubungan pusat regional, lemah kapasitas lembaga ditingkat pusat dan daerah yang bertugas dibidang kehutanan. Dari berbagai masalah, salah satu sumber masalah berasal dari disfungsi pengelolaan hutan ditingkat situs/lapangan.berbagai masalah kehutanan munculkarena lemahnya sentuhan lembaga yang bertugas dibidang kehutanan. Beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah daerah enggan mendorong hutan kemasyarakatan dan hutan desa secara umum adalah persepsi bahwa program ini tidak membuka peluang investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan identik sebagai proyek pemerintah pusat, terutama Kementrian Kehutanan.