Ridho Akbar Utiarahman (1), Zamroni Abdussamad (2), Nuvazria Achi (3)
Sidewalks are public facilities provided to ensure the safety and comfort of pedestrians and to support traffic order in urban areas. However This study aims to analyze the misuse of sidewalks in light of Gorontalo City Regulation No. 1 of 2018 on Public Order and to formulate policy recommendations for the management and utilization of sidewalks without compromising their primary function for pedestrians. The research method employed is normative legal research using a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources, analyzed using a descriptive-qualitative approach. The results indicate that the misuse of sidewalks in Gorontalo City persists due to inconsistent law enforcement, limited local government authority over provincial roads, low public legal awareness, and economic factors affecting street vendors.
Arliyanto, R. F. (2020). IMPLEMENTASI PERDA NO. 3 TAHUN 2008 TENTANG PKL DI KOTA TEGAL.
Auliyatusyifa, F. (2023). PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR SEBAGAI TEMPAT PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL.
Hadi, F., Gandryani, F., & Afifah, F. (2025). KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 3(2).
Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(II).
Ismiyanto, I., & Suniaprily, F. G. A. (2023). TINJAUAN HUKUM NEGARA KESATUAN YANG MENGANUT SISTEM OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENERAPAN MEKANISME CHECK AND BALANCES. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(1).
Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. Crepido, 1(1).
Lahamit, S. (2021). SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DPRD RIAU (STUDI PELAKSANA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19). PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1).
Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). URGENSI LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT DEMOKRATIS DI INDONESIA. Jurnal Education and Development, 10(1).
Maharani, N. T. D., & Syaifullah, K. (2025). SOCIOLOGY OF LAW STUDY THE EFFECT OF SIDEWALK VENDORS ON PEDISTRIAN IN SIDUARJO. Veteran Law Review, 8(1).
Noor, M. A., dkk. (2025). PENYALAHGUNAAN TROTOAR DI KAWASAN PERKOTAAN: DAMPAK DAN STRATEGI PENANGANAN UNTUK MEWUJUDKAN RUANG PUBLIK YANG INKLUSIF. JUITECH, 9(1).
Perwira, I. (2015). KONSTITUSIONALITAS UU NO. 23 TAHUN 2014. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2(3).
Qodrilia, D. L. (2015). UPAYA PENERTIBAN TROTOAR UNTUK MELINDUNGI HAK PEJALAN KAKI TERKAIT PELANGGARAN FUNGSI TROTOAR DI JALAN KH MANSYUR KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA. Novum: Jurnal Hukum, 2(3).
Rhamadlani, O. C., & Yuherman, Y. (2021). PENEGAKAN HUKUM DISFUNGSI TROTOAR YANG DIGUNAKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TEBET. Supremasi: Jurnal Hukum, 3(2).
Tijow, L. M., & Abdussamad, Z. (2021). UPAYA PENGEMBANGAN POTENSI DESA MELALUI RANCANG BANGUN PERATURAN DESA DUDEPO KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO. Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities), 1(1).
Ruman, Y. S. (2012). KEADILAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM PENGADILAN. Humaniora, 3(2).
Wenas, E. A. G., dkk. (2025). PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR 45 MANADO DAN SEKITARNYA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEJALAN KAKI. Lex Privatum, 16(1).
Weppy Susetiyo. (2025). PENDEKATAN HERMENEUTIKA HUKUM: METODE MEMAHAMI MAKNA HUKUM SECARA HOLISTIK. Jurnal Supremasi, 24(2).