Login

AN ANALYSIS OF VILLAGE ASSET MANAGEMENT IN ACCORDANCE WITH MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NO. 1 OF 2016: A CASE STUDY OF LEREPAKO VILLAGE, SOUTH KONAWE REGENCY

Vol. 3 No. 04 (2024): ECOTECHNOPRENEUR : JOURNAL ECONOMICS, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEUR:

Riezkifli Kolewora (1)

(1) Sekolah tinggi ilmu ekonomi enam-enam kendari, Indonesia
Fulltext View | Download

Abstract:

This study aims to identify and analyze the process of managing rural assets in Lerepako Village, South Konawe Regency, based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Rural Asset Management. The approach used is descriptive qualitative method with primary data obtained through interviews and secondary data from documentation. The results showed that the management of rural assets in Lerepako Village has been running quite well, but not yet fully in accordance with applicable regulations. There are several inhibiting factors in optimizing the management of rural assets, including the low competence of human resources (HR), the lack of communication related to the application of regulations, the absence of legal certainty over some assets, the lack of compliance of implementers with the rules, and the existence of unilateral claims on rural land. In addition, weaknesses in recording and administering assets and the lack of organizational commitment also affect the effectiveness of rural asset management. These findings indicate the need for human resource capacity building, socialization of regulations, and strengthening of the asset administration system at the rural level.

References

Andrianto A. (2018). PERAN PENGELOLAAN ASET DESA: STUDI PADA DESA PEKARUNGAN KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO. Majalah Ekonomi 23(2) Hal. 297-304.

Gumelar G. M. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN ASET DESA (STUDI PADA DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO). Doctoral dissertation Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Haritsar Y. (2023). ANALISIS PEMANFAATAN ASET DESA (STUDI PADA DESA DUKUH KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI). Jurnal Akademika Volume 21(2).

Idrus S. H., Akib H., & Kesuma A. I. (2024). OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF LOKAL DAN GLOBAL. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) 2194-2205.

Irawan H. W. & Bayagkara I. K. (2023). ANALISIS TATA KELOLA ASET DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2016 DI DESA BAURENO KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO. Manajemen Kreatif Jurnal 1(3) 124-133.

Kharisma B. (2014). GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SUATU KONSEP DAN MENGAPA PENTING DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA (SUATU PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN). Jurnal Buletin Studi Ekonomi 19(1) 1-34.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2008). TENTANG PEDOMAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE DI INDONESIA. https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/06/PUGSPI-2022-LORES.pdf

Laurentika F., Mat, R.., & Mario, D. (2021). ANALISA PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PELAYANG RAYA KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL KOTA SUNGAI PENUH. Jurnal Administrasi Nusantara Maha 3(11) 1-19.

Maulidiah S. (2016). PEGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA. WEDANA: Jurnal Pemerintahan Politik dan Birokrasi 2(1) 143-153.

Nawawi J. (2012). MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal ilmiah ilmu Pemerintahan 1(3) 19-29.

Natasya S. N. (2022). PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS. http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1154

Nihayati A. & Bawono A. D. B. (2019). ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA PADA DESA MEDAYU. The 9th University Research Colloqium (Urecol) 9(3). Hal. 1-10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Ranandar B. F. & Karyono O. (2020). STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA. Jurnal Dialogika: Manajemen dan Administrasi 2(1) 26-33.

Ronanda F. H. C. & Sulistiyowati F. (2020). GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN KUALITAS ANGGARAN. Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas 3(1) 50-68.

Sedarmayanti. (2019). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM ORGANISASI KEPEMERINTAHAN. Wacana Kinerja 6(3) hal. 1-16.

Sinaga E. P. B. (2022). KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA DI KALURAHAN SRIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Doctoral dissertation Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".

Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D. Bandung: ALFABETA.

Sulistiani D. (2017). GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE MENUJU PEMERINTAH YANG BEBAS KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN). EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal) 8(1) 1-15.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.