La Ode Dedi Abdullah (1), Endang Tri Pratiwi (2)
Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Peran Polres Baubau dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan kekerasan menggunakan upaya represif, karena yang dilakukan oleh pihak Polres Baubau pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan terahdap anak dengan pelaku anak sebaya adalah di Polres Baubau kurangnya partisipasi dari Masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Saksi susah dimintai keterangan. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di Polres Baubau, pergaulan pelaku yang baik, tidak adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada sipelaku.
Abdurrahman, (1986) TEBARAN PIKIRAN TENTANG STUDI HUKUM DAN MASYARAKAT, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986), Hlm. 79.
Achmad Ali, (1988) MENGUAK TABIR HUKUM, (Jakarta: Pustaka Prima), Hlm. 139.
Adami Chazawi, (2022) PELAJARAN HUKUM PIDANA 1, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada),Hlm. 67.
Azhari, (1995) NEGARA HUKUM INDONESIA ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP UNSUR-UNSURNYA, (Jakarta: UI Press), Hlm. 19.
Bram Alfredo Ginting, Skripsi, (2018) “PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN BEGAL ATAU GENG MOTOR”, (Medan:USU, 2018), Hlm. 10.
Dom Helder Camara, (2000) SPIRAL KEKERASAN SEBUAH TERJEMAHAN DARI JUDUL ASLI SPIRAL OF VIOLENCE, (Yogyakarta: Insist Press) Hlm. 19.
John Galtung dalam I Marsana Windhu, (1992) KEKERASAN MENURUT JOHN GALTUNG, (Yogyakarta: Kanisius), Hlm. 64.
Kunarto, (1997) PRILAKU ORGANISASI POLRI, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), Hlm. 384.
Leden Marpaung, (1991) UNSUR-UNSUR PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM (Delik), (Jakarta: Sinar Grapika, 1991), Hlm. 3.
Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W., (1992) ANALISA KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN DAN KEKERASAN, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 24.
Maidin Gultom, (2010) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA, (Bandung: PT Refika Aditama), Hlm. 3.
R. Soesilo, (1984) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, (Bogor: Poletia Bogor,), Hlm.
R. Abdussalam, (1997) PENEGAKAN HUKUM DILAPANGAN OLEH POLRI, (Jakarta: Dinas Hukum Polri), Hlm. 2
Sofyan S. Willis, (2005)REMAJA DAN MASALAHNYA,(Jakarta:Alfabeta), Hlm. 1.
Sri Widoyati Wiratmo Soekito, (1983) ANAK DAN WANITA DALAM HUKUM, (Jakarta: LP3ES) Hlm. 1.
Soerjono dan Sri Mahudji, (2005) PERLINDUNGAN HUKUM NORMATIF SUATU TINJAUAN SINGKAT,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 13
Soedjono Dirdjosisworo, (1994) PENGANTAR ILMU HUKUM, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 131-132.
Tongat Fuah Usfa, (2004) PENGANTAR HUKUM PIDANA, (Malang: UMM Press,), Hlm. 31.
Undang-Undang No 2 Tahun 2002 TENTANG KEPOLISIAN
Undang-Undang No 4 Tahun 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, (Surabaya: CV.Cahaya Agency, 1945), Hlm. 4.
W.J.S. Agung Purwodarminto, (1986) KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA, (Jakarta; Balai Pustaka), Hlm. 763.
W.J.S. Agung Poerwadarminta, (1990) KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, (Jakarta: Balai Pustaka).
Wignyosoebroto. S, (1981) GEJALA SOSIAL MASYARAKAT KINI YANG TENGAH TERUS BERUBAH, (Surabaya: Simposium Ansietas), Hlm. 56.