Sri Ayu Ningsih (1)
Regional autonomy is a first step towards national economic development more powerful high growth by providing a better life for the community area. In carrying autonomous region, the regional government to run the government are required for effective, efficient and able to push the role of communities and improving equity and justice by developing the entire potential of each region. This study aims to determine the financial capacity in the implementation of regional autonomy and the level of independent. This study uses secondary data by taking locations in the Buton Utara district of west by using the calculation data of the regional revenue and expenditure budget (APBD) for the regency for the period 2015-2018. The analytical method used is quantitative descriptive analysis method which is then analyzed using growth ratio, independence ratio and contribution ratio. The results of the descriptive analysis generally show that is unable to process local revenue (PAD) which causes the independence to be very low. For the reason, it is hoped that the regency government will further improve the managent of regional revenues so that the growth of PAD sources continues to increase.
Al Makka, Harry. 2015. ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KOTA KOTAMOBAGU. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 No. 04 Tahun 2015.
Anatasia Friska Palilingan, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikere. 2015. ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MANADO. Jurnal Emba, Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal: 17- 25
Dedi Nordiawan, Ayuningtyas Hertanti. 2010. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Edisi kedua, Jakarta: Salemba Empat.
Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto, 2015. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH: BERBASIS AKRUAL, Salemba Empat, Jakarta.
Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH. Edisi 4. Selemba Empat : Jakarta.
Indah Sastri. Peni. 2019. ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA MODAL DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA UTARA. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang REFOCCUSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). xiii
Jensen, Michael C. Dan W.H. Meckling. (1976). “THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COST AND OWNERSHIP STRUCTURE”. Journal of Financial Economics 3. hal. 305-360.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang PERCEPATAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL.
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang PENETAPAN KEDARUTAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONO VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2017-2020.
Mahmudi. 2010. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK; Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta.
Mahmudi. 2016. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK; Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta.
Mahsun, Muhamad. 2012. PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK. Yogyakarta: BPFE.
Mardhiyah Ulfa. Siti. 2018. ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN. Skripsi. Universitas Medan Area.
Mardiasmo. 2009. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Penerbit C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
Nafarin Muhammad. 2015. PENGANGGARAN RENCANA KERJA PERUSAHAAN. Edisi Ketiga. Salemba Empat : Jakarta
Nazir, Moh. (2009). METODE PENELITIAN. Bogor: Ghalia Indonesia xiv
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DAN ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 249).
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini MENGATUR TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 87, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6485).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH XV
Ramli Faud. 2016. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Bogor Ghalia Indonesia.
Sartika, D., & Nini. (2018). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA NAGARI LABUAH GUNUNG Jurnal ekonomi & bisnis dharma andalas, 20(1), 26–40.
Sugiyono. 2017. METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung: Alfabeta.
Warti, Ratnasari. 2015. ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU. Jurnal Of Economic, Management and Accounting. Universitas Andi Djemma.
Widodo, Oka Purnawan dan Sudarno, 2017. PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TEMUAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”, Diponegoro Journal of Accounting, Vol.6, No.1, Hal.1-9, ISSN 2337-3806. Diakses 21 Januari 2018. xvi